Biro Hukum – Sejak KUHP resmi berlaku pada 2 Januari 2026, sejumlah ketentuan baru mulai mendapat perhatian publik.  Salah satu yang cukup banyak dibicarakan adalah aturan mengenai kohabitasi, atau yang dalam istilah populer dikenal sebagai “kumpul kebo”.

Istilah ini merujuk pada dua orang yang hidup bersama layaknya suami istri tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah. 

Dalam KUHP terbaru, perbuatan tersebut kini memiliki konsekuensi hukum yang diatur secara tegas.

Ketentuan tentang kohabitasi tercantum dalam Pasal 412 KUHP. Pasal ini menyatakan bahwa setiap orang yang hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dapat dikenai pidana dengan ancaman maksimal enam bulan atau pidana denda sesuai kategori yang telah ditentukan dalam KUHP.

Ancaman tersebut merupakan batas maksimum. Artinya, dalam praktiknya hakim tetap mempertimbangkan berbagai aspek sebelum menjatuhkan putusan, termasuk keadaan dan fakta yang terungkap di persidangan.

Namun, ada satu hal penting yang perlu dipahami. Pidana kohabitasi bukanlah delik umum, melainkan delik aduan. Proses hukum tidak dapat berjalan tanpa adanya laporan dari pihak yang berhak. 

Dalam hal ini, yang dapat mengajukan aduan adalah orang tua atau anak dari pihak yang bersangkutan.

Dengan demikian, aparat penegak hukum tidak dapat serta-merta memproses dugaan kohabitasi tanpa adanya laporan resmi. Mekanisme ini menjadi pembeda penting dalam penerapan pasal tersebut.

Pengaturan kohabitasi merupakan bagian dari pembaruan hukum pidana nasional yang bertujuan menyesuaikan aturan dengan nilai dan norma yang berkembang di masyarakat Indonesia. KUHP baru sendiri lahir sebagai pengganti aturan lama yang telah berlaku sejak masa kolonial.

Memahami isi dan mekanisme pasal ini secara utuh menjadi penting agar tidak terjadi salah tafsir. 

Kohabitasi memang kini diatur dalam KUHP, tetapi penerapannya memiliki batas dan prosedur yang jelas sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Baca Juga : Zina Kini Diatur dalam KUHP Baru: Negara Sudah Masuk ke Ranah Pribadi?